IPNU-IPPNU Siapkan Mental Hadapi UN

Malang, HMI Tegal Kab. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Bululawang, Malang, menggelar kegiatan bertajuk “Motivasi dan Doa Bersama” di SMP NU Bululawang, Malang, Rabu (4/4). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesiapan mental bagi para siswa terutama yang menganggap UN sebagai momok yang menakutkan.

IPNU-IPPNU Siapkan Mental Hadapi UN (Sumber Gambar : Nu Online)

IPNU-IPPNU Siapkan Mental Hadapi UN

Untuk memberikan motivasi kepada para peserta UN, IPNU-IPPNU setempat menghadirkan narasumber yang berpengalaman dan bersertifikat yang bergerak di bidang emosional spiritual quotient (ESQ). Para narasumber tergabung dalam Moster atau Motivasi Spiritual Center yang digawangi oleh Sekretaris pengurus Cabang IPNU Kota Malang, Mufarrihul Hazin.

Ujian Nasional sampai saat ini menjadi momok yang menakutkan, bukan hanya bagi para peserta didik, tetapi juga orang tua murid dan guru. Ketika telah memasuki kelas 3 maka bayang-bayang UN semakin menakutkan. Semakin dekat pelaksanaan UN, soal-soal latihan terasa semakin susah.

HMI Tegal Kab

Tak heran banyak siswa yang mengikuti kegiatan ini menangis histeris, terutama pada saat doa bersama.

HMI Tegal Kab

“Saya senang sekali dan heran anak-anak saya khususnya yang nakal-nakal malah menangis lebih histeri Harapan saya semoga acara seperti ini tetap berlanjut,” tutur Mahmudi, Kepala Sekolah SMP NU Bululawang.

Narasumber mengingatkan, para siswa harus melawan momok yang menakutkan itu. Para siswa harus berani, siap dan penuh percaya diri menghadapi momok tersebut.  

Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan mengenai IPNU dan IPPNU dalam upaya kaderisasi dan  regenerasi organisasi melalui komisariat IPNU-IPPNU di sekolah. 

Redaktur    : A. Khoirul Anam

Kontributor: Afifuddin Ibad

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Sholawat HMI Tegal Kab

PMII UPI Kenalkan Aswaja kepada Anggota Baru

Bandung, HMI Tegal Kab. Sebanyak 31 mahasiswa mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Mapaba bertajuk “Membentuk Kader PMII agar Tanggap terhadap Tantangan Global sesuai dengan Nilai-nilai Aswaja” tersebut berlangsung Jumat-Ahad (13-15/3), di kantor PWNU Jawa Barat di Jalan Terusan Galunggung No. 9, Kota Bandung, Jawa Barat.

PMII UPI Kenalkan Aswaja kepada Anggota Baru (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII UPI Kenalkan Aswaja kepada Anggota Baru

Irfan Iskandar, ketua panitia Mapaba, menjelaskan bahwa tema Mapaba kali ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan kepada peserta tentang PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang tepat untuk mengembangkan diri mahasiswa di era global, serta tanggap akan isu-isu sosial di lingkungan sekitar.

HMI Tegal Kab

“Menanamkan keyakinan bahwa PMII adalah organisasi mahasiswa Islam yang tepat untuk memperjuangkan idealisme, memiliki keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan PMII adalah suara bangsa Indonesia, mengikuti Aswaja sebagai prinsip pemahaman, pengalaman, dan penghayatan Islam di Indonesia di era global,” jelas Irfan.

HMI Tegal Kab

Dia menekankan, Mapaba mampu menjadi media untuk mengembangkan serta membangun kesadaran, terutama tanggung sosial yang perlu disadari oleh mahasiswa. Adapun materi yang disajikan kepada para calon anggota baru meliputi Paradigma PMII, Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial, Aswaja, Gender, Sejarah Kebangkitan Nasional, Nilai Dasar Pergerakan, Antropologi Kampus, Manajemen Aksi, dan Manajemen Organisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Hidayat, Sekretaris Pengurus Cabang PMII Kota Bandung mengatakan bahwa kaderisasi di kampus umum, apalagi negeri? memang lumayan sulit. Pengalamannya sebagai kader PMII UPI, bahwa kampus tempat dia studi terdapat kondisi dan kultur yang tidak mendukung bagi mahasiswa untuk mengikuti organisasi ekstra kampus.

“Secara potensi banyak, hanya saja (kendalanya) seperti itu, tuntutan kuliah dan akademis membuat kemauan organisasi cenderung melemah,” ungkap mahasiswa jurusan Pendidikan Islam UPI itu.

Melalui Mapaba ini, dia berharap akan tercipta anggota PMII yang siap menghadapi berbagai tantangan, baik di kampus, masyarakat, dan secara luas tantangan global. “Dan diharapkan anggota baru ini dapat mengimplementasikan nilai-nilai Aswaja sebagai landasan dalam pergerakan dan perjuangannya,” pungkasnya.? (Muhammad Zidni Nafi’/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Sholawat HMI Tegal Kab

Zakat Fitrah di Kampung atau di Tempat Kerja?

Assalamu’alaikum. Pak Ustadz, saya bekerja di Jakarta sejak tahun 2005 lalu dan sekarang tinggal di Depok bersama keluarga. Setiap akhir Ramadhan saya rutin pulang ke kampung halaman saya di Probolinggo, Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan apakah zakat fitrah saya nanti lebih baik disalurkan di Depok (mengingat saya setiap hari tinggal di sana dan di sana juga banyak masyarakat yang berhak menjadi mustahiq zakat), atau lebih baik saya sampaikan zakat fitrah untuk saya dan anak istri saya di Probolinggo? Syukron atas jawabannya. (Sobirin M.)

Jawaban

Zakat Fitrah di Kampung atau di Tempat Kerja? (Sumber Gambar : Nu Online)

Zakat Fitrah di Kampung atau di Tempat Kerja?

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. Bahwa hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Salah satu hadits yang menjadi dasarnya adalah hadits berikut ini:

? ? ? ? ? ? ?: ? ? ? ? ? ? ? ? ?, ? ? ?, ? ? ? ?: ? ? ?, ?, ?, ?, ?, ? ?, ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ?

HMI Tegal Kab

HMI Tegal Kab

“Dari Ibnu ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah saw mewajibkan zakat fithr satu sha` dari kurma atau satu sha` dari gandum baik kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan orang muslim. Dan Rasulullah saw memerintah zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sahalat ‘id." (Muttafaq ‘alaih)”.

Kewajiban menunaikan zakat fitrah harus memenuhi tiga syarat. Yaitu, Islam, terbenamnya matahari pada akhir puasa Ramadlan (meskipun hukumnya boleh disalurkan di bulan Ramadhan), dan adanya kelebihan makanan pokok baginya dan keluarganya pada hari itu (malam idul fitri).

Sedang mengenai penyaluran zakat menurut mayoritas ulama berpendapat harus diberikan di tempat kita tinggal dan tempat mencari nafkah. Namun menurut madzhab Hanafi boleh zakat tersebut disalurkan ke daerah lain.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“Jika didapati golongan penerima zakat atau sebagiannya di suatu wilayah maka wajib memberikan zakat kepada mereka baik wilayah itu luas maupun kecil, dan haram memindahkan zakat ke tempat lain dan tidak diperbolehkan kecuali oleh madzhab hanafi yang berpendapat atas kebolehannya. Pendapat madzhab Hanafi kemudian dipilih oleh banyak ulama (ashab) dari kita khususnya ketika penyalurannya diberikan kepada keluarga dekat, teman atau orang yang memiliki keutamaan. Dan mereka berkata, dengan model seperti itu gugurlah kewajiban zakatnya. Dengan demikian ketika zakat itu didistribusikan ke keluar daerah disertai mengikuti aturan yang terdapat dalam madzhab Hanafi itu diperbolehkan. Inilah yang menjadi dasar kami dan selain kami dalam mempraktikkannya. Karena terdapat beberapa alasan”. (Abdurrahman Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Bairut-Dar al-Fikr, tt, h. 217)

Pandangan madzhab Hanafi yang memperbolehkan pemindahan distribusi zakat ke daerah lain itu juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“Madzhab Hanafi berpendapat, memindahkan distribusi zakat dari satu wilayah ke wilayah lain hukumnya makruh tahzih (boleh), kecuali pemindahan tersebut diberikan kepada keluarga dekatnya yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, ke suatu kaum yang paling membutuhkannya, yang lebih baik, yang lebih wirai, yang lebih bermanfaat buat kalang muslim, atau dari dar al-harb (wilayah perang) ke dar al-islam, kalangan penuntut ilmu, orang-orang yang zuhud, atau zakat tersebut disegerakan penunaiannya sebelum masa haul tiba. Dalam konteks ini maka tidak makruh untuk memindahkan distribusi zakat ke wilayah lain. Dan seandainya pemindahan zakat tersebut bukan dalam konteks ini maka boleh karena penerima zakat adalah orang-orang faqir secara mutlak”. (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-3, 1409 H/1989 M, juz, 2, h. 892)

Penjelasan singkat ini jika ditarik dalam konteks pertanyaan di atas maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemindahan distribusi zakat fitrah dari tempat tinggal sekaligus tempat mencari nafkah tidak diperbolehkan. Jadi lebih baik disalurkan di tempat tinggal dan tempat bekerja, atau sebelum mudik atau pulang kampung.

Tetapi hal ini diperbolehkan dalam pandangan madzhab Hanafi dengan catatan zakat fitrah diberikan kepada orang-orang dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam madzhab Hanafi, atau zakat fitrah itu diberikan sebelum jatuh temponya (haul). Dan jika demikian maka pemindahan distribusi zakat tersebut ke daerah lain dihukumi makruh tanzih atau boleh-boleh saja.

Namun pendapat madzhab Hanafi ini dapat diamalkan sepanjang kita mengikuti aturan main yang terdapat dalam madzhab Hanafi. Seperti misalnya zakat fitrah diberikan kepada kerabat kita di kampung yang membutuhkan atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam hal kebolehan pemindahan distribusi zakat ke daerah lain adalah kemaslahatan atau kemanfaatan.

Demikian jawaban dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum memutuskan untuk memindahkan zakat fitrah ke kampung halaman maka sebaiknya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya. (Mahbub Ma’afi Ramdlan)

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Sholawat HMI Tegal Kab

Kaum Muda NU Diminta Jadi Garda Depan Kemajuan Bangsa

Bandung, HMI Tegal Kab

Peran mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kaum muda intelektual yang menjadi estafet ulama akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai generasi yang aktif, inovatif dan kreatif. Sehingga bisa membawa NU dan Indonesia yang akan datang harus lebih baik.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj saat mengisi pembukaan Musyawarah Nasional Ke-2 Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Jum’at (22/1).

Kaum Muda NU Diminta Jadi Garda Depan Kemajuan Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Kaum Muda NU Diminta Jadi Garda Depan Kemajuan Bangsa

Kiai Said mengajak kaum muda NU untuk memahami berbagai permasalahan yang dihadapi oleh NU dan bangsa Indonesia di masa sekarang dan mendatang. “Harus ada perubahan supaya kalian bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tuturnya dihadapan ratusan mahasiswa NU yang hadir pada acara tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Pelayanan Dasar Setda Provinsi Jawa Barat H Dady Iskandar mengatakan, kehadiran dan peran NU di Jawa Barat sebagaimana dalam Indonesia merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan, apalagi mayoritas kaum muslim di Jawa Barat adalah kaum Nahdliyyin.?

“Baik buruk, jasad maupun ruhnya muslim Jawa Barat yang di dalamnya termasuk kaum Nahdliyyin akan sangat menentukan maju atau mundurnya muslim di Jawa Barat,” ungkapnya membacakan sambutan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

HMI Tegal Kab

Pihaknya meminta kepada mahasiswa, masyarakat, ulama dan pemerintah untuk senantiasa bahu-membahu menghadapi tantangan Indonesia ke depan. “Sekaligus Keluarga Mahasiswa NU melakukan gerakan untuk menghadirkan tatanan masyarakat madani,” harapnya.

Senada dengan sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat H Eman Suryaman menilai Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan global, khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang saat ini sudah bergulir.

HMI Tegal Kab

Sehingga Eman meminta kepada kaum muda NU untuk ikut berperan aktif menghadapi tantangan tersebut dengan menggunakan ilmu pengetahuan. “Kita jangan jadi penonton, tapi juga pelaku,” terang pria asal Cirebon itu.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Furqon memaparkan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkiraan sekitar tahun 2035.

Menurutnya, Indonesia yang kini menempati urutan ke-7 negara dengan kemajuan ekonomi bisa menjadi nomor satu tatkala generasi muda menyiapkan sumber daya manusianya. “Apalagi kader muda NU, harus tampil di depan,” tegas Prof Furqon yang menyambut baik terselenggaranya Munas Ke-2 KMNU di UPI. (M. Zidni Nafi’/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Sholawat, Internasional, Kajian Islam HMI Tegal Kab

PBNU Mendorong Perubahan Paradigma Tata Kelola SDA di Indonesia

“Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita…Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.” [Gus Dur]

Muqaddimah

PBNU Mendorong Perubahan Paradigma Tata Kelola SDA di Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Mendorong Perubahan Paradigma Tata Kelola SDA di Indonesia

Konflik Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai konflik yang melibatkan banyak pihak baik antara perusahaan dengan warga maupun warga dengan aparat keamanan tak jarang diwarnai intimidasi dan kekerasan yang memakan korban pihak-pihak yang terlibat. Bahkan akibat meluasnya intensitas dan kedalaman konflik itu berlangsung, telah terbukti  menyebabkan kerugian sosial, budaya dan ekonomi yang tak ternilai harganya.

HMI Tegal Kab

Kami menyadari bahwa sikap parsial dan reaktif dalam menyelesaikan konflik SDA tidak lagi memadai, tanpa mencari akar permasalahan konflik itu sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya alam, sistem pengelolaan SDA yang sangat kapitalistik meletakkan korporasi sebagai pihak yang dominan dalam menentukan hitam-putih jalannya operasi dan pengelolaan tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Triad negara-korporasi-masyarakat yang tadinya dibayangkan memiliki kekuatan yang setara dengan negara sebagai regulator, pada kenyataannya tidaklah demikian. Korporasi mendominasi, diikuti oleh negara yang seringkali tunduk pada korporasi, dan masyarakat dalam posisi yang paling lemah. Hukum bukan cuma tidak ditegakkan, tetapi sudah menjadi bagian dari bagian penyuksesan penetrasi korporasi ini.

Dalam banyak kasus korporasi mengklaim diri telah berkonsultasi dengan rakyat setempat melalui penyusunan dokumen usaha seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun kenyataannya bentuk partisipasi warga yang dimaksud adalah mobilisasi sekelompok orang demi memenuhi tertib prosedural AMDAL, tanpa menyentuh substansi masalah orientasi pembangunan yang melibatkan rakyat. Sistem ekonomi kapitalisme memang membuka keran partisipasi, tapi faktanya itu tak lebih untuk kelanggengan ekspansi kapital itu sendiri. Partisipasi hanya pelengkap, bukan inti dari bagaimana sebuah arah pembangunan/kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak diputuskan.

HMI Tegal Kab

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan di bidang ekonomi untuk “mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat” memandang bahwa tata kelola SDA demikian itu sangat tidak adil dan mengkhianati cita-cita ekonomi yang termaktub dalam UUD 1945. Dan tak ada jalan lain, kita harus menilik ulang Tata kelola SDA yang amburadul tersebut dan mencari upaya untuk membangun paradigma baru Tata Kelola Sumber daya alam (SDA) yang mampu menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) dan elemen-elemen masyarakat sipil menyatakan sikap untuk:

1. Mendukung sepenuhnya aksi warga Rembang dalam menuntut penghentian pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang, atas pertimbangan besarnya daya rusak ekologis yang dialami masyarakat setempat di masa yang akan datang.

2. Menyerukan kepada aparat untuk mengusut kasus-kasus intimidasi terhadap penduduk di sekitar wilayah tambang dan memperlakukan para pemrotes secara manusiawi dengan sungguh-sungguh menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka

3. Menyerukan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghentikan semua kegiatan PT. Semen Indonesia di Rembang dan operasi perusahaan-perusahaan tambang lainnya di wilayah Kabupaten Rembang untuk kemudian dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut

4. Mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) dalam menegakkan kedaulatan lingkungan bagi warga kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Mendukung langkah-langkah bagi digelarnya pembicaraan yang substansial menuju konsensus nasional tentang paradigma tata kelola ekonomi SDA secara komprehensif demi menjamin terlaksananya asas kepentingan rakyat banyak dan pemeliharaan lingkungan hidup.

6. Demi kepentingan konsensus nasional tersebut di atas, maka di perlukan langkah-langkah perubahan paradigma tata kelola sumber daya alam. Karena itu, kami  mendesak pemerintahan nasional yang akan datang untuk membentuk suatu instansi yang menangani permasalahan konflik sumber daya alam (SDA) di seluruh Indonesia. Tugas pertama dari instansi ini adalah me-review semua bentuk perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.  

7. Mendorong pemerintah untuk membentuk badan konstitusi di bagian hulu sebelum perumusan rancangan undang-undang agar fungsi MK yang berada di hilir dan pasif, tertutupi di daerah “hulu” menjadi aktif dan preventif agar produk hukum sesuai dengan rel konstitusi.

8. Mendorong pemerintahan nasional untuk menginisiasi pengadilan lingkungan dengan salah satu tugas utamanya melakukan eksaminasi terhadap dokumen AMDAL. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi pendangkalan makna “partisipasi” dalam penyusunan dokumen AMDAL, dimana selama ini “partisipasi” telah berubah menjadi “mobilisasi,” prosedural, dan meminggirkan kualitas dan substansi partisipasi itu sendiri.

9. PBNU menginstruksikan jajaran NU untuk berperan aktif dalam pengawasan praktek-praktek ekstraksi SDA di lingkungan masing-masing dalam konteks memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dan memelihara kemaslahatan alam.

Demikian pernyataan ini disusun sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi semua pihak terkait.

 

Jakarta, 15 Agustus 2014

Inisiator pertemuan:

1. KH Yahya Staquf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

2. KH Abbas Muin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU)

3. M. Imam Aziz Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU)

4. Mas Ubaidillah  Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA)

5. Bosman Batubara Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA)

6. Roy Murtadlo  Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA)

Pendukung:

KH. Masdar F Masudi (Rais Syuriyah PBNU)

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Sholawat HMI Tegal Kab

Mbah Moen: Saya Sering Dianggap Pro Ahok

Rembang, HMI Tegal Kab. Bukan orang NU jika tidak bisa melucu. Dan semakin tua atau semakin dituakan, selera humornya semakin tinggi. Tampaknya hal itu juga berlaku untuk tokoh paling sepuh di NU saat ini, yaitu Kiai Maimoen Zubair.?

Mbah Moen: Saya Sering Dianggap Pro Ahok (Sumber Gambar : Nu Online)

Mbah Moen: Saya Sering Dianggap Pro Ahok

Mustasyar PBNU berusia 89 tahun ini mengundang decak tawa saat memberikan sambutan selaku tuan rumah dalam Silaturahim Nasional Alim Ulama Nusantara yang diadakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah Kamis (16/3).?

Ketika menyampaikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan perjuangan umat Islam, ia tiba tiba berseloroh tentang kondisi politik yang lagi hangat di tanah air. "Saya sering dianggap pro Ahok," ucapnya sambil terkekeh ringan.

"Hahahaa...." hadirin tertawa terbahak-bahak, geli sekaligus terkejut. Beberapa detik hadirin terdiam menunggu penjelasan ulama sepuh yang biasa dipanggil Mbah Moen ini.?

Diteruskannya, ia sering menceritakan bahwa Islamnya orang sarang itu berasal dari dakwahnya orang Belitung dan Bangka. Bukan para wali dari Demak.?

HMI Tegal Kab

Sejarahnya, kata dia, ketika Kubilai Khan menguasai Kerajaan China dan mengirim pasukan ekpedisi ke Jawa, prajuritnya dipotong telinganya oleh Raja Singosari Kertanegara.?

HMI Tegal Kab

Kemudian ketika Pasukan Tartar dikirim untuk menyerang Raja Jawa itu, Singosari telah tiada dan diganti Kerajaan Majapahit. Pasukan dari China itu dikalahkan oleh Majapahit sehingga banyak yang berlarian ke berbagai daerah dan ada yang kembali ke negeri asal.?

Namun, ungkap Mbah Moen, sebagian pasukan Kubilai ? Khan itu ada yang muslim. Dan Prajurit muslim itu setelah lari dari Majapahit lantas menetap di Bangka dan Belitung. Lalu mereka berubah menjadi petani atau guru. Di antaranya ada yang berdakwah hingga ke Sarang. Itu terjadi sebelum era Demak. (Ichwan/Abdullah Alawi)





Catatan: berita ini telah diedit karena kurangnnya akurasi kontributor. HMI Tegal Kab meminta maaf kepada seluruh pembaca dan pihak-pihak terkait atas kekeliruan ini.

Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Habib, Sholawat HMI Tegal Kab

IPNU-IPPNU Diimbau Siapkan Kader Penggerak di Desa-desa

Banyuwangi, HMI Tegal Kab - Sebelum membuat kebijakan atau kegiatan, para kader NU harus menyiapkan konsep yang jelas. Mulai dari latar belakang masalah, segmentasi, waktu dan tempat, sampai apa kegiatan lanjutan setelah kegiatan itu dilakukan.

Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jawa Timur Haikal Atiq Zamzami saat memberikan materi "Advokasi Kebijakan Publik" pada Latihan Kader Utama (Lakut) yang digelar Pimpinan Cabang IPNU dan IPPNU Banyuwangi, 16-19 Februari 2016, di Pondok Pesantren Baitussalam, Tampo, Cluring, Banyuwangi, Jatim.

IPNU-IPPNU Diimbau Siapkan Kader Penggerak di Desa-desa (Sumber Gambar : Nu Online)

IPNU-IPPNU Diimbau Siapkan Kader Penggerak di Desa-desa

Menurutnya, masih banyak para kader IPNU melakukan beberapa kegiatan yang belum terkonsep dengan jelas dan rapi. "Sehingga hasilnya jelas, kegiatan yang telah dilakukan tidak memiliki manfaat yang signifikan," tegas Haikal.

Sumber daya manusia di setiap kader yang dimiliki juga masih banyak yang kurang kompeten dan profesional. "Betapa fatalnya jika selama ini hanya menjaring dan membentuk kader di setiap desa, akan tetapi tidak sebanding lurus dengan pelatihan pengembangan sumberdaya kader di masing-masing desa," imbuh Haikal.

HMI Tegal Kab

"Untuk itu, saya pribadi selaku pimpinan wilayah kedepan bertekad untuk mengumpulkan seluruh pimpinan cabang yang ada di Jatim, untuk kita didik melakukan inovasi-inovasi gerakan terbaru. Di antaranya, akan ada program ngaji Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," tutur Haikal.

HMI Tegal Kab

Pelatihan Lakut ini adalah upaya positif yang terus didorong. "Dengan ini potensi SDM kader-kader yang kita miliki lebih baik. Juga akan menjadi muharrik (penggerak) di setiap desa. Ini investasi gerakan grass root (akar rumput)," tuturnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan perwakilan pengurus PC IPNU dan IPPNU Banyuwangi. Selama empat hari mereka dididik dengan 15 materi lanjutan selepas latihan kader muda (Lakmud). (M. Sholeh Kurniawan/Mahbib)



Dari Nu Online: nu.or.id

HMI Tegal Kab Bahtsul Masail, Sholawat HMI Tegal Kab